Mana yang Lebih Baik?
Gaji Guru Rp20 Juta
atau Program MBG?

Sebelum bicara angka gaji, kita perlu tahu dulu siapa yang harus digaji. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 2026, jumlah guru terdaftar di Indonesia mencapai 4.651.526 orang. Angka ini mencakup guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga PKBM — belum termasuk ratusan ribu guru madrasah di bawah Kementerian Agama.

Dari jumlah tersebut, statusnya sangat beragam. Ada guru PNS yang sudah bersertifikasi dan menerima tunjangan profesi, ada guru PPPK yang statusnya ASN namun tanpa jaminan pensiun, dan ada guru honorer yang masih menerima gaji jauh di bawah UMR.

Distribusinya pun tidak merata. Berdasarkan Analisis Beban Kerja dari Dapodik per Desember 2024, Indonesia masih kekurangan sekitar 374.000 guru di berbagai satuan pendidikan negeri — sementara di sisi lain ada ratusan ribu guru yang surplus di kota-kota besar. Masalahnya bukan hanya soal jumlah, tapi soal distribusi yang timpang antara kota dan daerah 3T.

Indonesia mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 — setara 20% dari total belanja negara, sesuai amanat konstitusi. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Tapi mari kita lihat lebih dekat.

Dari Rp757,8 T anggaran pendidikan, sebagian besar sudah "terkunci" untuk kebutuhan operasional wajib: BOS untuk 43,5 juta siswa, tunjangan profesi guru ASN, PIP, KIP Kuliah, dan pembangunan infrastruktur sekolah. Ruang fiskal yang tersisa untuk menaikkan gaji secara revolusioner sangat sempit.

Simulasi di atas menunjukkan kebutuhan Rp1.116 triliun hanya untuk gaji guru — setara 147% dari seluruh anggaran pendidikan. Jangankan program lain, anggaran pendidikan yang ada pun tidak cukup untuk menutup biaya gaji saja.

Problem fiskal ini tidak hanya terjadi di pusat. Desentralisasi pendidikan di Indonesia membuat sebagian besar guru dibiayai melalui APBD daerah. Dan kesenjangan antar daerah sangat ekstrem.

Ambil contoh Kota Banda Aceh: berdasarkan DAPODIK, terdapat 6.356 guru terdaftar di sana. Jika masing-masing digaji Rp20 juta per bulan, kebutuhan mencapai Rp127,1 miliar per bulan — atau Rp1,525 triliun setahun. Sementara total APBD Kota Banda Aceh hanya Rp899,17 miliar. Gaji guru saja sudah membutuhkan 169,6% dari seluruh APBD kota — sebelum ada satu pun program lain yang berjalan. Ini bukan soal kemauan politik; ini adalah aritmatika yang tidak bisa dipaksakan.

Kasus serupa terjadi di ratusan kabupaten/kota di Papua, NTT, Maluku, dan daerah tertinggal lainnya. Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2026 dialokasikan Rp650 triliun untuk seluruh Indonesia — mencakup semua kebutuhan daerah, bukan hanya pendidikan. Kebijakan kenaikan gaji guru yang seragam secara nasional hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa menyebabkan kebangkrutan fiskal di banyak daerah.

Inilah ironi paling menyakitkan dalam debat ini. Seandainya kita berhasil menaikkan gaji guru secara revolusioner hari ini — apakah kualitas pendidikan Indonesia akan langsung membaik?

Jawabannya: tidak otomatis. Penelitian SMERU Research Institute menemukan bahwa program sertifikasi guru yang telah melipatgandakan pendapatan banyak guru "belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja siswa." Studi Fahmi, Maulana, dan Yusuf (2011) yang membandingkan guru bersertifikat dan tidak bersertifikat tidak menemukan bukti cukup bahwa sertifikasi berdampak signifikan pada prestasi siswa.

Fakta ini dikonfirmasi oleh data PISA. Selama 20 tahun Indonesia mengikuti PISA (sejak 2000), skor kita stagnan di kisaran yang sama meski anggaran pendidikan terus naik setiap tahun. Skor rata-rata PISA 2022 Indonesia adalah 369 poin — jauh di bawah rata-rata OECD yang 489 poin, dan hampir sama dengan skor Indonesia di tahun 2003.

Masalahnya ada di hulu: kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mencetak guru. Standar masuk yang rendah di banyak program keguruan, kurikulum yang belum relevan dengan kebutuhan kelas abad ke-21, dan minimnya mentor serta komunitas belajar untuk guru di daerah — semua ini tidak akan selesai hanya dengan menaikkan nominal gaji.

Mari kita bayangkan skenario paling berani: pemerintah memutuskan menaikkan gaji guru menjadi minimal Rp15–20 juta, tapi hanya untuk yang lulus uji kompetensi ketat berstandar OECD. Terdengar masuk akal?

Masalahnya: berapa persen guru yang akan lulus? Jika standar dinaikkan secara signifikan, data asesmen kompetensi guru yang ada menunjukkan bahwa mayoritas guru existing belum memenuhi standar tersebut. Yang tidak lulus harus diapakan? Di-PHK? Itu artinya puluhan ribu bahkan ratusan ribu guru PNS dan PPPK harus dicopot dari jabatannya — sesuatu yang secara hukum dan sosial-politik hampir tidak mungkin dilakukan tanpa krisis besar.

Dan jika guru tidak di-PHK tapi tetap digaji tinggi meski kompetensinya rendah, maka kita hanya membuang uang tanpa output yang proporsional. Ini seperti menaikkan gaji seluruh pemain Persija menjadi setara pemain Real Madrid — tanpa ada mekanisme seleksi yang memastikan kualitas yang sepadan.

Satu-satunya jalan yang masuk akal adalah reformasi bertahap dan sistemik: perbaiki LPTK, perketat rekrutmen, naikkan gaji secara bertahap berbasis kinerja dan kompetensi, sambil melakukan redistribusi guru yang lebih adil ke daerah 3T. Tapi ini butuh puluhan tahun — bukan janji kampanye yang bisa diselesaikan dalam satu periode pemerintahan.

Di sinilah program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemukan logikanya. MBG tidak mencoba memperbaiki supply (kualitas guru) — ia menyerang dari sisi demand: kondisi siswa itu sendiri.

RAPBN 2026 mengalokasikan Rp268 triliun untuk MBG melalui Badan Gizi Nasional — sebuah anggaran yang berdiri sendiri dan tidak diambil dari pos pendidikan. Total kebutuhan untuk menjangkau 82,9 juta penerima (siswa, balita, ibu hamil/menyusui) diperkirakan Rp335 triliun. Ini program paling mahal kedua dalam RAPBN 2026 setelah Transfer ke Daerah.

Logika di baliknya didukung riset: anak yang lapar tidak bisa belajar dengan efektif dari guru sebaik apapun. Di daerah terpencil seperti NTT atau pedalaman Kalimantan, pada musim panen banyak anak yang tidak masuk sekolah karena lebih memilih membantu orang tua di ladang demi bisa makan. Jika sekolah menjamin makanan bergizi, hambatan kehadiran siswa berkurang.

Studi Bank Dunia menunjukkan program pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, partisipasi, dan menurunkan angka stunting. Indonesia berada di peringkat 10 besar dunia dalam prevalensi stunting — kondisi yang berdampak langsung pada kemampuan kognitif anak jangka panjang.

Namun penting untuk tidak terjebak dalam narasi bahwa MBG adalah solusi sempurna. Implementasinya di lapangan masih bermasalah — ada laporan keracunan makanan, masalah distribusi ke daerah 3T, hingga dugaan keterlibatan oknum yang memperbesar biaya. Riset CISDI juga mengingatkan bahwa MBG bukan solusi komprehensif untuk stunting; akar masalah kemiskinan hanya bisa diselesaikan dengan program perlindungan sosial yang lebih sistemik seperti PKH.